Sulayman-MUI mengkritik tesis "Konsep susu Yaman Muhammad akan sahor sebagai validitas hubungan seksual non-perkawinan" oleh seorang mahasiswa doktoral di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Abdul Aziz. Bagaimana tanggapan UIN Yogya terhadap kritik ini?
Direktur program pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Norhide Hassan, tidak mempertanyakan kritik ini. Namun, Norhaide menegaskan bahwa surat Abdul Aziz adalah studi akademis biasa dan bukan pendapat hukum. pokercip
"Tesis Abdul Aziz tidak memiliki fatwa. Ini hanya studi akademis yang menjelaskan apa, bagaimana dan mengapa, itu saja. dominoqq
Norhaide menjelaskan bahwa tidak perlu menghadiri studi tesis. Karena tesis Abdul Aziz hanya mengklarifikasi teori tentang satu masalah, dalam hal ini pemikiran Muhammad Sehroor, tidak melanggar fatwa.
"Orang-orang tidak perlu berpartisipasi dalam tesis," katanya. "Tidak apa-apa. Itu hanya penjelasan teoretis untuk satu masalah. Jadi itu jauh dari fatwa. Jika Misa Aziz ingin menjadi seorang mufti, tidak apa-apa, tetapi setelah mendapatkan kesaksian." Kamu tertawa.
Norhaide sendiri juga mengkritik sejumlah rekomendasi dalam tesis Abdul Aziz tentang hubungan seksual non-nikah. Seperti yang diketahui Abdul Aziz, ia percaya ada kebutuhan untuk memperbarui hukum keluarga Islam di Indonesia.
"Karena saya melihat hukum keluarga Islam, baik di Indonesia atau di banyak negara lain, ada kebutuhan untuk memodernisasi," kata Abdul Aziz, yang ada dalam daftar sebagai dosen di IAIN Surakarta, ketika dihubungi oleh AFP beberapa waktu lalu. agenpoker
Norhaide percaya bahwa rekomendasi Abdul Aziz bukanlah produk akademik. Karena itu, ia meminta Abdulaziz untuk merevisi tesisnya untuk memasukkan kritik dan proposal promotor.
"Apa yang telah dijawab oleh cendekiawan Anda, bagaimana dan mengapa, dengan kerangka teoretis tertentu," katanya, "Menafsirkan cendekiawan, misalnya, mencoba memahami konteks budaya dan politik masyarakat Arab, sampai ide-ide muncul."
Menurut Norhaide, Abdul Aziz tidak boleh merekomendasikan perubahan pada produk hukum dalam tesisnya. Karena masalah mengubah produk hukum adalah legislatif, bukan penulis surat itu.
"Karena itu, tidak perlu mengganggu tugas legislator, misalnya, agar DPRK bisa menyelesaikan pekerjaan (legislasi)," pungkasnya.
Agen Pokeronline Terpercaya|Agen Pokeronline Terbaik|Bandar Poker Terpercaya|Agen Pokeronline Terbaru|Agen Judi Online|Situs Poker Terpercaya|Situs Judi Online
Tidak ada komentar:
Posting Komentar