Hal ini disampaikan oleh pengamat politik Rico Marbun. Rico awalnya mengatakan itu normal bagi Jokowi untuk memberikan kursi menteri atau wakil menteri kepada perwakilan partai yang dengan dulu berkeringat memenangkannya.
Menteri atau wakil menteri memang merupakan posisi politik, Posisi yang diberikan tentu saja merupakan yang pertama untuk memperkuat posisi presiden,tapi yang tidak bisa kita pahami saat ini adalah
kritik pembagian jabatan semakin kencang yang berasal dari rekan koalisi pemilihan pilpres lalu, " Rico Marbun menjelaskan kepada wartawan, sabtu (26/10/2019) malam.
Rico menilai bahwa ada kebencian dari beberapa pendukung Jokowi mengenai komposisi kabinet. Kabinet Indonesia telah mengajukan tawaran untuk menjamu Gerindra, saingan utama Jokowi dalam pemilihan presiden 2019, dengan menunjuk Prabowo Subianto sebagai menteri pertahanan dan Edhy Prabowo sebagai menteri KKP.
Menurut Rico, Jokowi memiliki rekam jejak yang terbukti merangkul lawan politik di kabinet. Ini diklarifikasi ketika Jokowi memutuskan untuk menunjuk Golkar dan PAN di kabinet kerja setelah pemilihan presiden 2014.
“Tradisi meng-absorb para pembangkang sudah dilakukan oleh Jokowi dalam pemerintahan kabinet kerja yang pertama, tepat dua tahun setelah 2014, Jokowi mengundang Golkar dan PAN untuk masuk. Jadi jika Jokowi mengundang lawannya lagi di periode kedua, ini bukan hal yang baru,"kata Rico.
Namun, Rico juga menganggap ini sebagai hal yang wajar jika partai koalisi Jokowi memprotes kehadiran Gerindra di kabinet Indonesia yang maju. Namun, Rico menyarankan agar koalisi Jokowi yang menyatakan keberatan ini harus bersabar karena dia yakin presiden akan memberikan posisi nonkabinet.
"Hanya karena Jokowi menginginkan hasil kilat, proses menyerap lawan di periode kedua dilakukan dengan kilat. Kedua kubu koalisi yang kurang puas karena merasa tidak dipilih di kabinet saat ini harus memahami bahwa ukuran politik mereka mungkin tidak terlalu besar." Mereka harus bersabar sebenarnya karena masih banyak posisi non-kabinet yang masih bisa dibagikan. ”
"Terus terang, pada periode pertama, berkali-kali Jokowi menjadi komisaris di BUMN (badan usaha milik negara) dll. Ada baiknya menunggu dengan sabar untuk peran mereka," tambahnya.
Seperti diketahui, Hanura-PBB-PKPI tidak mendapatkan jatah di kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin.
Contact US : +855964936778
Whatsapp : http://bit.ly/2KMyR19
LIVE CHAT : http://bit.ly/2Td76Co
Tidak ada komentar:
Posting Komentar