Jakarta - Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko telah mengumumkan bahwa semua pejabat Kabinet harus mengikuti instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi), agar tidak mengikuti kebijakan strategis.
Ini mengikuti program Majelis Umum Luar Biasa (AGEA) dari lima perusahaan milik negara, yang berlangsung antara 28 Agustus dan 2 September 2019.
Yang ditransmisikan dalam rapat kabinet adalah perintah, harus dihormati, harus, "kata Moeldoko, Senin (8/12/2019), di kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta.
Berdasarkan data dari pengungkapan Bursa Efek Indonesia (BEI), agenda RUPSLB dari lima perusahaan milik negara telah mengkaji paruh pertama tahun 2019 dan perubahan dalam komposisi manajemen.
Moeldoko pernah mengatakan bahwa Jokowi melarang pejabat kabinet membuat keputusan strategis hingga Oktober 2019.
Karena itu, mantan komandan TNI itu berasumsi bahwa semua pejabat kabinet harus mengikuti instruksi kepala negara.
"Ini adalah kewajiban moral bagi pegawai negeri," katanya.
Kelima perusahaan milik negara tersebut dikenal, yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Perusahaan Gaz Negara Tbk.
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk / (BMRI) menyelenggarakan RUPSLB di Menara Mandiri pada 28 Agustus, dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk / BBTN pada 28 Agustus di gedung Menara BTN.
Keesokan harinya, PGAS mengadakan RUPSLB di Hotel Four Seasons pada 30 September dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk / BBNI di Menara BNI pada 30 Agustus.
Akhirnya, ada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk / BBRI, yang akan mengadakan RUPSLB di lokasi yang tidak ditentukan pada 2 September.
Agen Pokeronline Terpercaya|Agen Pokeronline Terbaik|Bandar Poker Terpercaya|Agen Pokeronline Terbaru|Agen Judi Online|Situs Poker Terpercaya|Situs Judi Online
Tidak ada komentar:
Posting Komentar